Pemda Tidak Penuhi Izin, Target Sejuta Rumah Di Pertanyakan

Pemda Tidak Penuhi Izin, Target Sejuta Rumah Di Pertanyakan

Harianekonomi.com – Target Sejuta Rumah di pertanyakan. Memiliki rumah dengan harga terjangkau sudah pasti merupakan keinginan oleh semua orang, Terutaam bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ), Rumah yang diinginkan tentu saja rumah yang layak untuk dihuni namun dengan harga yang tidak terbilang cukup mahal.

Kata Ketua Umum Pengembang Indonesia ( PI ) Berkah Hidayah mengatakan bahwa hambatan yang paling dirasakan untuk setiap pembangunan perumahan adalah Pemerintah Daerah yang selalu mempersulit izin terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dia juga menambahkan bahwa tidak ada pembedaan yang seharusnya dilakukan oleh Pemda baik bagi masyarakat berpenghasilan standar ataupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemda Tidak Penuhi Izin, Target Sejuta Rumah Di Pertanyakan

Pembangunan ini rencananya sendiri dilakukan di Pulau Jawa yang Mayoritas untuk masalah kepemilikan lahan masih cukup besar, namun Ketua Umum Pengembang Indonesia ini masih enggan untuk menyembutkan di daerah mana saja pembangunan sejuta Rumah tidak mendapatkan restu Izin dari Pemda. Padahal jenis rumah seperti ini masih banyak dibutuhkan oleh orang-orang dengan tingkat penghasilan dibawah rata-rata.

Barkah Juga menambahkan ” Untuk di daerah Pulau Jawa ini masih tergolong cukup mahal, sehingga sulit bila di targetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR ), Kalau diluar pulau Jawa masih bisa diperhitungkan kembali “. Kompas Properti ( 1/8/2017 ). Hal semacam ini yang sebenarnya sangat di sayangkan terlebih untuk masalah kebutuhan rumah yang masih cukup tinggi, diluar pulau Jawa sendiri masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Penghasilan bulanan masih bisa dibicarakan dan di perhitungkan kembali, tetapi izin dari pemda juga harus bisa mendukungnya.

Beberapa Pemda juga mengatakan bahwa anggapan untuk persulitan Izin sejuta rumah di daerah Pulau Jawa tidak benar, Pasalnya banyak dari mereka yang sudah setuju dengan peraturan pemerintah terkait dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE ) XIII Oleh pemerintah pusat. Yang berisi kemudahan perizinan untuk MBR.

Anggapan yang mengatakan bahwa Pemda sulit untuk memberikan izin di tampis mentah-mentah. Berkah berharap ada perhatian dan pengawasan dari Pemerintah Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) terhadap beberapa pemerintah daerah yang enggan untuk menginplentasikan izin pembangunan sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dengan demikian Program yang sudah di gagas Oleh Presiden Jokowi segera terwujud dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat.

Berkah juga mengatakan tidak seharusnya pemerintah daerah bisa mengambil wewenang sendiri untuk semena-mena mempersulit perizinan pembangunan rumah, padahal semua keputusan dan peraturan sudah ditetapkan pada PKE XIII yang menyatakan bahwa penghapusan perizinan dan rekomendasi untuk setiap pembangunan rumah khusus bagi MBR ( Msyarakat berpenghasilan Rendah ), Untuk itu Berkah juga berharap bahwa akan diberikan banyak bimbingan bagi setiap Pemda agar lebih memahami setiap pembangunan yang ada di daerah kedudukan mereka.

Paket PKE XIII sendiri sebenarnya sudah banyak perubahan, mungkin sebagian besar Pemda belum mengetahuinya. Pada paket PKE XIII sendiri sebelumnya tertera 33 Perizinan yang harus di tetapkan, namun sudah di ubah menjadi 11 Perizinan yang harus diberikan untuk MBR.

Ternyata perubahan yang diberlakukan pada Paket XIII juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan Rumah yang selama ini hampir selesai 789 – 890 harian, dipercepat hingga 44 hari. Pembangunan rumah yang lebih cepat ini ditujukan untuk mempermudah setiap masyarakat dalam memiliki rumah. Berkah juga berharap bahwa penerapan kebijakan ini sepenuhnya merata untuk setiap daerah yang mendapatkan proyek pembangunan sejuta rumah, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membuat proyek ini menjadi terhambat lama. Harianekonomi.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *