• Indonesia
3 Hal Dasar yang Harus Dipahami Sebelum Meminjam Uang ke Fintech
Keuangan

3 Hal Dasar yang Harus Dipahami Sebelum Meminjam Uang ke Fintech

Kehadiran fintech memang sangat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana. Tapi masyarakat tetap diimbau waspada di balik itu. Pasalnya, tak sedikit fintech yang beredar di tengah masyarakat adalah ilegal sehingga bisa membuat tertipu dan menimbulkan masalah baru.

Baru-baru ini saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi telah membekukan sebanyak 231 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal dan tidak berizin.

Korban dari layanan fintech P2P lending ilegal kian bertambah. Dengan modus seolah meyakinkan, fintech ilegal nyatanya mampu mengelabui keonsumennya. Oleh sebab itu, agar tidak tertipu saat melakukan pinjaman di fintech P2P lending, berikut tips untuk Anda.

Pinjam Pada Fintech OJK

Pinjamlah pada fintech P2P lending yang terdaftar di OJK. Informasi mengenai daftar entitas fintech P2P lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakases melalui www.ojk.go.id.

Jika masyarakat ingin memanfaatkan layanan fintech P2P lending, sebaiknya bertanya atau berkonsultasi kepada OJK melalui kontak 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Sampai Februari, sudah ada 99 perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin OJK. Khusus untuk perusahaan yang berizin dan terdaftar di OJK, berbagai ketentuan sudah dikeluarkan untuk melindungi konsumen peminjam dan pemberi pinjaman. 

Pinjamlah Sesuai Kebutuhan

Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pinjam untuk kepentingan yang produktif dan pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya. Seperti diatur dalam POJK 77, OJK mewajibkan penyelenggara atau platform fintech P2P lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pembeli pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjaman dan menentukan tingkat bunga.

OJK mendorong masyarakat untuk melakukan peminjaman uang untuk kepentingan produktif. Pada kasus peminjaman ilegal, kebanyakan peminjaman untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Padahal seharusnya kebutuhan itu ditutup dengan penghasilan tetap, bukan pinjaman.

Tapi permasalahannya, gap antara penghasilan dan kebutuhan ditutup dengan pinjaman online berbunga tinggi. Masyarakat dibuat terlena dengan pinjaman yang diberikan oleh fintech ilegal. Ada kasus di mana meminjam Rp 1 juta, namun yang cair hanya Rp 700 ribu dan membayar bunga per hari 1 persen.

Cermati Fintech yang akan Dipinjam

Kemudian setiap bentuk kerja sama penyelenggara dengan pihak ketiga, antara lain kerja sama penagihan, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak.

Bagi masyarakat yang sudah atau merasa dirugikan oleh kegiatan perausahaan fintech P2P lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK, Satgas menyarankan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti.

Hingga saat ini, OJK mencatat ada 465 fintech ilegal yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah diblokir dan dihapus aplikasinya di playstore maupun di website. Kendati demikian, tidak menjamin bahwa angka berhenti sampai di situ.

You can share this post!

Comments