• Indonesia
Alasan Mengapa Proyek Meikarta Harus Tetap Diteruskan
Berita

Alasan Mengapa Proyek Meikarta Harus Tetap Diteruskan

Secara garis besar, proyek properti Meikarta cukup baik dikembangkan sebagai pusat kota dari kawasan industri di seputar Cikarang. Akan tetapi, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai besaran proyek itu dibutuhkan sebagai pusat kota tersebut.

"Perlu ada kajian sejauh mana besaran dibutuhkan untuk itu. Mengingat di tiap kawasan-kawasan industri tersebut sudah ada juga regional civic center-nya," ujar Aditya W Fitrianto, Arsitek dan Pemerhati Perkotaan.

Meikarta sebenarnya bisa menjadi penghubung dari daerah sekitarnya. Selain itu, bisa menjadi penghubung antara Bekasi dan Bandar Udara Internasional Kalijati serta pelabuhan laut internasional Karawang.

Meski terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pembangungan proyek Meikarta seharusnya tidak berhenti selama sudah memenuhi proses perizinan. Pihak Meikarta harus memberi kepastian kepada pembeli yang sudah membayar produk propertinya.

"Bagi yang salah tetap dihukum, tetapi untuk yang sudah berinvestasi pun harus dapat segera diberikan kepastian sehingga proyek ini dapat kembali berjalan dalam koridor yang benar," jelas Aditya.

Pihak pengembang proyek Meikarta, Lippo Group, perlu melakukan pembenahan terkait perizinan. Perizinan juga yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu berbenah dalma pemberian perizinan proyek Meikarta.

"Hal ini tentu membuat proses pembangunan jadi sedikit terhambat. Tetapi baiknya, diberikan solusi terbaik dengan tetap berprinsip keadilan," kata Aditya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan tersangka kasus dengan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tersangka yakni Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group dan Taryudi serta Fitra Djaja Purnama yang keduanya konsultan Lippo Group.

Satu lagi adalah Henry Jasmen, pegawai Lippo Group. Diduga sebagia penerima, yaitu Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, bersama sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. Para kepala dinas yang menjadi tersangka, yakni Kadis PUPR, Jamaludin danĀ  Kadis Pemadam Kebakaran Sahat, MBJ Nahor.

Dewi Tisnawati, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR juga menjadi tersangka. Pemberian diduga terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare.

Proyek ini dibagi ke dalam tiga fase. Pertama, 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare dan fase ketiga 101,5 hektare. Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) yang mengerjakan Meikarta, Denny Indrayana, siap bekerja sama dengan KPK terkait kasus ini.

Ia menyatakan PT MSU merupakan korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan anti korupsi. "PT MSU telah dan terus berkomitmen untuk menolak praktik-praktik korupsi, termasuk suap dalam berbisnis," kata Denny.

You can share this post!

Comments