• Indonesia
Alasan Pajak E-Commerce Bisa Hambat UMKM dan Pengusaha Muda
Artikel

Alasan Pajak E-Commerce Bisa Hambat UMKM dan Pengusaha Muda

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indoneia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Jumlah ini menjadi potensi pajak tak terkecuali bagi pelaku e-commerce.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang efektif berlaku per 1 April mendatang ini telah cukup lama diwacanakan, namun justru menuai kontroversi saat telah resmi diterbitkan.

Isu perpajakan perdagangan elektronik telah menjadi bahasan internasional. "Yang kami lakukan tidak mengenakan perpajakan baru seperti yang mungkin sekarang sedang diributkan yang kami atur itu tata laksana," tegas Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia.

Isu perpajakan selalu menjadi persoalan yang sangat sensitf di Indonesia. Tak heran, PMK tentang pengaturan pajak e-commerce mendulang pro dan kontra dari masyarakat saat ini. "Orang Indonesia itu kalau dengar soal pajak, langsung kepalanya korslet. Sudah tidak bisa berpikir dan diajak ngomong karena langsung takut dan khawatir," tukas Sri.

Padahal, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pemungut pajak selalu berupaya memungut pajak secara hati-hati. Di sisi lain, juga menjaga agar kebijakan untuk mendorong perekonomian tak menghambat laju pertumbuhan investasi di dalam negeri.

"Sebagai Menteri Keuangan, saya tentu harus selalu menjaga iklim investasi sehingga ketakutan tidak perlu terjadi. Supaya kita mampu menata perekonomian lebih baik, tanpa merusak pondasinya," tandas Sri.

Isu perlakukan perpajakan perdagangan elektronik ini telah menjadi bahasan internasional. "Yang kami lakukan tidak mengenakan perpajakan baru seperti yagn mungkin sekarang sedang diributkan. Yang kami atur itu tatalaksananya," tegas Seri.

Kontroversi muncul lantaran pemerintah mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan transaksi perdagangan para pedagang sehingga dinilai merepotkan. Pemerintah diminta menunda pelaksanaan  PMK 2010/2018 itu.

Juga meminta agar pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif atas keputusan PMK ini. "Kalau ternyata studinya menunjukan bahwa ini tidak menyulitkan industri, bahkan memperbesar kontribusi ekonomi, pasti kami dukung," ujar Ignatius Untung, Ketua Umum Asosiasi e-commerce Indoenesia (idEA).

Pengusaha e-commerce menuding beleid ini bisa menjadi halangan (entry barrier) bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM yang ingin melakukan transaksi atau berdagang lewat e-commerce. Padahal, platform e-commerce bisa membuka peluang bagi jutaan pelaku UMKM untuk mengakses pasar lebih luas.

Banyak pengusaha mikro yang masih level coba-coba, mempertahankan usahanya atau sekadar konsisten dalam berusaha. Dikhawatirkan halangan yagn sulit ini akan membuat pelaku UMKM mengurungkan niatnya untuk berusaha. "Kalau langsung ditodong Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mereka langsung berpikir ini sulit, bukannya mereka tidak mau bayar pajak," tutur Ignatius.

You can share this post!

Comments