• Indonesia
Apakah Pembelian Saham Freeport Perlu Dilakukan?
Berita

Apakah Pembelian Saham Freeport Perlu Dilakukan?

Ada anggapan bahwa pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak perlu dilakukan sekarang karena pada 2021, Kontrak Karya (KK) perusahaan tersebut akan berakhir sehingga Indonesia akan dengan sendirinya memiliki PTFI secara gratis.

Disampaikan bahwa perpanjangan masa operasi yang diberikan ke PTFI dan pembelian saham mayoritas perusahaan tersebut oleh holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dari segi hukum, kami berpegang kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). UU Minerba tidak pernah mengamanatkan pengakhiran sepihak KK maupun perjanjian karya (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara/PKP2B) yang telah ada sebelumnya, melainkan menghormati KK dan PKP2B sampai jangka waktunya berakhir," ujar Hufron Asrofi, Kepala Biro Hukum Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun KK PTFI yang sudah dibuat sejak 1991 juga mengatur perpanjangan kontrak setelah 2021 berakhir. Masih ada segi hukum dalam ketentuan Pasal 31 KK (jangka waktu) telah ditentukan bahwa PTFI berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali.

Masing-masing selama 10 tahun setelah kontrak berakhir pada 2021 dan pemerintah tidak dapat menahan atau menunda persetujuan perpanjangan dengan tidak wajar. Dijelaskan besarnya dampak yang terjadi jika hak perpanjangan berupa IUPK tidak diberi.

Pertama, PTFI berpotensi melakukan gugatan sengeketa arbitrase itnernasional. Terlepas dari ketidakpastiannya peluang Indonesia untuk menang, sudah pasti nasib ribuan tenaga kerja Indonesia di PTFI dipertaruhkan.

Selain itu, ada kemungkinan ketidakpastian penerimaan APBN bagi pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua. Hal tersebut karena arbitrase akan menyebabkan ketidakpastian operasi yang juga akan mebahayakan kelangsungan tambang.

Jika runtuh, maka ongkos sosial ekonominya amat besar. Jika tidak, dilakukan perpanjangan akan berdampak pada iklim investasi nasional. Sementara itu, setelah berhasil mengubah KK PTFI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pekan lalu,  pemerintah Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tak berhenti menuai kritikan.

Bahkan ada yagn menganggap bahwa membeli saham perusahaan tambang di negeri sendiri adalah keputusan goblok. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pun memberi respons terkait hal itu. "Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhumah ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," ujar Sri melalui akun Facebook pribadinya.

Sir tampak amat menyayangkan komentar yang sangat tak apresiatif itu. Sebab ia sendiri merasa bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses tidak mudah dan penuh tantangan. "Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur dan tegas," jelas Sri.

You can share this post!

Comments