• Indonesia
Bank Mandiri Dan BRI Sudah Cairkan 41 Triliun Rupiah
Ekonomi

Bank Mandiri Dan BRI Sudah Cairkan 41 Triliun Rupiah

Beberapa bank yang terdaftar dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dilaporkan sudah menyalurkan kredit yang berasal dari dana pemerintah. Per 29 Juli 2020, Bank Mandiri dan BRI saja, total sudah mencairkan dana dan menyalurkannya sebesar 41,3 triliun rupiah.

Sunarso selaku Direktur Utama Bank BRI, menyatakan bahwa pihaknya terhitung sudah menyalurkan 24,93 triliun rupiah yang sumber dananya berasal dari celengan pemerintah. Jumlah penerimanya sebesar 583.517 nasabah yang menerima kredit tersebut.

“Dana yang kami dapatkan sebesar 10triliun rupiah. Namun dalam satu bulan, kami sudah menyalurkan kredit sebesar 24,93 triliun dari uang pemerintah tersebut kepada 583 ribu nasabah,” ungkap Sunarso pada Rabu (29 Juli 2020).

Sunarso juga menjelaskan bahwa dana kredit yang diberikan pemerintah tersebut sebagian besar mengalir ke nasabah di sektor mikro melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Melalui KUR saja, sudah tersalur sebesar 10,27 triliun rupiah kepada 404.843 nasabah.

BRI juga telah menyalurkan kredit sebesar 7,8 triliun rupiah kepada 165.519 nasabah mikro non KUR. Kemudian 13.156 nasabah dengan usaha ritel menengah senilai 6,86 triliun rupiah.

“Kami akan berusaha untuk mendongkrak dana dari penempatan pemerintah tersebut hingga tiga kali lipat,” ucap Sunarso. Ia juga berjanji akan melakukan ekspansi kredit dengan dana dari pemerintah yang ditempatkan di BRI. Target penyaluran kredit BRI adalah sebesar 30 triliun rupiah atau tiga kali dari total dana pemerintah yang ada di saku BRI.

Sedangkan Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Mandiri, mengaku sudah menyalurkan 16,2 triliun rupiah kepada 27.854 nasabahnya. Senada dengan BRI, ia juga akan menaikkan tabungan pemerintah dari 10 triliun menjadi tiga kali lipat, sehingga mencapai 30 triliun rupiah.

Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Menteri BUMN II, menyatakan bahwa penyaluran kredit yang berasal dari penempatan dana pemerintah, sudah mencapai 43,5 triliun rupiah per 22 Juli 2020. Dana tersebut juga sudah diterima oleh 518.797 nasabah.

“Nilai ini sudah mencapai 145 persen dari total dana yang ditempatkan pemerintah kepada para anggota Himbara,” imbuh Tiko, panggilan Kartika Wirjoatmodjo.

Penempatan dana pemerintah ini memang sudah ada aturan dari pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 mengenai Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sri Mulyani pada 22 Juni 2020 lalu menandatangani keputusan tersebut.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak bank yang masuk dalam anggota Himbara tersebut. Pemerintah juga memberikan ketentuan bahwa uang yang di tempatkan di masing-masing bank tersebut dilarang dan tidak bisa digunakan untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara) dan valas (Valuta Asing).

“Dana ini hanya bisa digunakan di sektor riil saja,” imbuh Sri Mulyani. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program ini setiap tiga bulan sekali. Presiden Joko Widodo juga meminta agar proses evaluasi dalam prakteknya, agar dilakukan bersama dengan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penempatan dana pemerintah di bank nasional bisa memperkuat likuiditas perbankan. Seiring dengan hal itu, ia juga memprediksi bunga bank juga akan semakin memiliki tren yang menurun.

“Tren suku bunga akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menempatkan 30 triliun rupiah secara terpisah di beberapa bank anggota himbara. Serta 11,5 triliun di BPD dengan suku bunga yang sangat murah,” imbuh Wimboh pada Rabu, 29 Juli 2020.

 

You can share this post!

Comments