• Indonesia
Benarkah Indonesia Paling Bagus Soal Pertumbuhan Ekonomi Pajak?
Keuangan

Benarkah Indonesia Paling Bagus Soal Pertumbuhan Ekonomi Pajak?

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, menilai pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 sebesar 5,17 persen. Sebab tak semua negara mampu mencapai angka pertumbuhan tersebut. Robert mengatakan, saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia berada di angka 3 persen sehingga pertumbuhan sebesar 5,17 persen tergolong cukup bagus.

Walaupun pertumbuhan tercatat melambat, hal itu tak membuat kecewa. Sebab hal itu juga terjadi pada keseluruhan global. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen. "Bagus kan. Nggak banyak negara yang pertumbuhannya di atas 5 persen. Jadi good ini, masih di atas rata-rata. Dunia kan cuma 3 persen (pertumbuhannya)," kata Robert.

Angka ini meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen. "Ya nggak (kecewa) banget. Itu kan namanya target dihitung berdasarkan symptom yang faktanya memang ada perubahan," tutup Robert.

Sementara itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) Manado, menyatakan selama tahun 2018, realisasi pemasukan pendapatan asli daerah setempat dari sektor pajak hiburan mencapai Rp 13,44 miliar. "Realisasi tersebut, menunjukan pemasukan dari sektor tersebut mencapai 112,40 persen pada tahun ini dari target Rp 12 Miliar," kata Harke Tulenan, Kepala BPPR Manado.

Mengacu pada pemasukan daerah tersebut berarti pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan melampaui target yang ditetapkan. Secara umum, PAD Manado dari sektor pajak memang mencapai target yang ditetapkan, demikian juga dengan hiburan sehingga menjadi primadona pemasokan untuk daerah.

Jika melihat pada induk APBD 2018, maka target pemasukan daerah dari pajak hiburan adalah sebesar Rp 11,5 miliar. Namun megnalami dan naik menjadi Rp 12 miliar. Rata-rata penerimaan daerah dari pajak hiburan setiap bulannya di atas Rp 1 miliar, sampai pada akhir tahun melebihi target yang ditetapkan.

Sebab pihaknya selalu mengimbau para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sehingga pemasukan daerah tetap stabil yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. "Sebagai pengelola PAD Manado dari sektor pajak, semua penerimaan daerah dikelola untuk membiayai program pemerintah daerah yang ditetapkan dalam APBD," kata Harke.

Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan termasuk di bidang perpajakan. "Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara tau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya," kata Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

Perjanjian berbentuk Mutual Legal Assistance (MLA) itu ditandatangani oleh Yasonna dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2). Menganut prinsip rektoaktif, penindakan bisa dilakukan terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

You can share this post!

Comments