Pertamina Harus Jelaskan ke Publik Terkait Kebijakan Penjualan BBM Bersubsidi Mahal

indexJakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono meminta PT Pertamina mempertangungjawabkan kebijakan menjual bahan bakar minyak bersubsidi dan non subsidi lebih mahal dari harga seharusnya.

Bahkan Bambang menyebutkan Pertamina menyedot Rp49,5 miliar per hari atau Rp17,8 triliun per tahun dari keuntungan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi.

Pertamina harus menjelaskan kepada publik ke mana hasil penjualan BBM yang mahal itu? Jika tidak bisa mempertanggungjawabkannya, berarti Pertamina merampok hak rakyat, kata Bambang, seperti dikutip dari pernyataan persnya di Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.

Menurut dia, Pertamina tidak hanya menjual BBM non subsidi (keekonomian) lebih mahal dari harga seharusnya, tetapi juga menjual BBM subsidi lebih mahal dari BBM non subsidi.

Buktinya, Pertamina membanderol solar subsidi Rp5.150 per liter, sementara solar non subsidi (industri) hanya dijual Rp4.500 per liter oleh PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina.

BUMN itu juga menjual bensin lebih mahal dari negara lain. Sebagai perbandingan, harga RON 90, setara Pertalite, di Malaysia hanya 1,2 ringgit atau Rp3.892 per liter. Sedangkan harga Pertalite di Indonesia Rp7.100 per liter.

Demikian juga dengan Pertamax Plus (RON 95), Pertamina menjual seharga Rp8.450 per liter. Sementara Petronas Malaysia menjualnya 1,7 ringgit atau Rp5.514 per liter.

Menurut Bambang, Pertamina mengambil keuntungan terlalu besar dari selisih harga jual tersebut, terutama dari selisih harga BBM subsidi dan non subsidi. Dengan asumsi subsidi solar Rp1.000 per liter dan harga solar industri Rp4.500 per liter, maka terdapat selisih Rp1.650 per liter yang masuk kantong Pertamina.

Diutarakannya Bambang, apabila konsumsi normal solar sekitar 30 ribu kiloliter per hari, berarti uang subsidi solar yang disedot Pertamina mencapai Rp49,5 miliar per hari atau Rp17,8 triliun per tahun.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus menginvestigasi masalah ini karena rakyat dirugikan, ujarnya.

Bambang juga prihatin dengan rencana pemerintah memangkas, bahkan menghapus, subsidi solar. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016 kepada DPR, pemerintah memangkas subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp23,1 triliun menjadi Rp40,6 triliun.

Pemerintah menyebut rencana ini sejalan dengan upaya penghematan melalui kebijakan subsidi tetap solar Rp350 per liter mulai 1 Juli 2016.

Kalau BBM murah, tarif logistik pasti murah, biaya produksi industri berkurang dan harga barang turun sehingga daya beli rakyat meningkat. Dampaknya, ekonomi akan tumbuh lebih tinggi, kata dia.(red/viva)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *