Ekspor Melambat, KEIN Minta Pemerintah Soroti Sektor Mikro

imagesJakarta – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta agar pemerintah menyoroti sector mikro menyusul kondisi ekonomi dunia belum membaik.

Hal ini tentunya sangat terasa pada pelaku usaha di Indonesia karena perlambatan ekonomi tersebut.

Sekretaris KEIN Putri K Wardani mengatakan, sebagai pelaku usaha, segi mikro ekonomi yang dirasakan langsung adalah melambatnya ekspor karena kondisi ekonomi dunia yang belum baik.

“Tetapi ada daerah yang bisa mencetak pertumbuhan seperti Timteng dan Afrika. Kami usulkan ke presiden, supaya produksi Indonesia bisa berjaya di dua negara itu,” katanya Putri di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (6/6/2016).

Lanjut Putri, substitusi impor sehingga produk dalam negeri semakin didorong untuk ditingkatkan produksinya. Adapun, aturan Permendag Nomor 70 Tahun 2013 yang mewajibkan para retailer beroperasi di Indonesia 80% memperdagangkan produk dalam negeri.

Putri menjelaskan, kenaikan investasi yang mencapai 10 % akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 7 %. Hal itu juga harus diwujudkannya industri yang eksisting mendukung perekonomian nasional.

“Mengendalikan pengeluaran kebijakan yang sifatnya kontraporduktif. Seperti kartu kredit yang jadi basis Dirjen Pajak untuk memajak individu. Kemudian kebijakan untuk produsen harus memakai jasa distributor yang akan memanjangkan mata rantai. Hal seperti ini harus kita kendalikan supaya suasana pasar yang belum pulih justru kita gairahkan, jangan berikan informasi yang discorrect dan menahan laju pertumbuhan di pasar sendiri, tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KEIN Hendri Saparini mengungkapkan, Presiden Jikowi berkeinginan mendorong ekonomi agar tumbuh dengan skala yang lebih besar lagi.

Meski demikian, Hendri mengungkapkan, dibutuhkannya pendanaan tambahan, dan fasilitas suku bunga yang rendah. “KEIN melakukan kajian dan kami menilai kebijakan menurunkan suku bunga yang tidak dilakukan melalui sistem tidak akan sustainable dan berdampak negatif ke pasar,” kata Hendri.

Pada kuartal pertama, Bank Indonesia sudah menurunkan BI Rate, suku bunga acuan tersebut langsung direspons oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang langsung mengikuti.

“Tapi yang terjadi suku bunga deposito yang turun. Suku bunga kredit belum. Sehingga kita melakukan kajian, kita usulkan ke presiden untuk memberlakukan dan mendorong adanya perubahan dalam sistem moneter ini,” tandasnya.(red/oke)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *