JK Terus Sentil BI Soal Kebijakan Suku Bunga

thumb_20151114_Inflasi_Akhir_Tahun_di_Bawah_36_PersenJakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tampaknya berbeda pendapat dengan Bank Indonesia (BI) soal kebijakan suku bunga acuan (BI rate).
Dalam sambutan di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 di Balai Sidang Jakarta, Selasa malam (24/11/2015), JK secara terang-terangan menyerang kebijakan BI yang cenderung mempertahankan BI rate di kisaran 7,5 persen. Bagi JK, yang tampil agak emosional malam itu, suku bunga rendah dianggap lebih penting karena pendekatannya ingin menggerakan sektor riil.
Bahkan, JK menyebut faktor Janet Yellen, Gubernur Bank Sentral AS (The Fed), tidak terlalu penting. “Di masa lalu kita juga pernah mendapatkan resep IMF yang tidak tepat,” ujarnya.
Menurut wapres, suku bunga di Indonesia masih terlalu tinggi. Padahal, lanjutnya, Indonesia masih mempunyai dua masalah lain, yakni belum baiknya kondisi infrastruktur dan birokrasi yang panjang dan mahal. Dari sisi pemerintahan, ujar JK, BI merupakan partner yang baik untuk mencapai tujuan negara.
“Memang hubungan antara BI dan pemerintah independen,” ujarnya.
Kendati demikian, tambah JK, pelaksanaan kebijakan moneter harus menimbang kebijakan umum. “BI harus mendengarkan pemerintah dan pemerintah harus mendengarkan BI,” tandasnya.
Memang, pendekatan JK yang lahir sebagai pengusaha berbeda dengan BI yang ingin mengedepankan stabilitas moneter. Bagi BI, menjaga stabilitas moneter tampaknya masih menjadi prioritas utama. “Tekanan terhadap negara berkembang semakin besar sejalan dengan melemahnya mata uang yang terkait dengan kenaikan suku bunga di AS,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo.
Bagi BI mempertahankan BI rate di angka 7,5 persen dianggap langkah terbaik bagi negara. Hal ini disebabkan masih besarnya risiko tekanan eksternal, terutama kenaikan FFR (Federal Funds Rate) alias The Fed Rate. Apabila suku bunga The Fed naik pada akhir tahun ini diperkirakan tekanan terhadap rupiah akan sangat besar.
Di samping itu, BI juga menurunkan GWM (giro wajib minimum) menjadi 7,5% — sebelumnya 8% — sebagai upaya relaksasi bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit agar dunia usaha bergerak. Sayangnya, apakah pasar bisa membaca dengan tepat? Atau, apakah ini merupakan saat yang tepat untuk ekpansi? Perlu komitmen bersama sebab dalam ekonomi persepsi pelaku pasar sangat penting untuk menggerakkan perekonomian.(he/we)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *