Kondisi Fiskal Indonesia Dinilai Memprihatinkan, Target Pertumbahan Ekonomi Tidak Realistis

ilustrasi

ilustrasi

Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dinilai oleh sejumlah tidak realistis, padahal penerimaan negara saat ini semakin jauh dibawah target, bahkan belanja cenderung meningkat.

Pengamat ekonomi Firmanzah mengatakan, dengan tidak realistis target itu bisa mengakibatkan defisit tembus 3 persen dari Product Domestic Bruto (PBD) alias Indonesia gagal fiskal.

“Yang diperlukan market adalah sinyal. Jika ngotot mematok pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, akan beresiko market tidak percaya. Mereka tidak mengambil tindakan apapun, dan ini berbahaya bagi perekonomian,” ujarnya dalam keterangan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak anggaran, tidak akan menghasilkan perubahan dalam jangka pendek.

Sementara itu, pengamat ekonomi Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan, kondisi fiskal Indonesia jika dibandingkan 2014 dan 2015 makin memprihatinkan. Penerimaan semakin jauh di bawah target, sementara belanja negara cenderung stabil. Defisit sampai akhir tahun bisa mencapai Rp450 triliun atau dengan APBN sebelum perubahan 4,1 persen dari PDB alias gagal fiskal.‎

Kebijakan pengampunan pajak juga tak lebih mencapai Rp60 triliun. Langkah ini sekadar upaya sementara dari persoalan APBN yang sudah kritis akibat asumsi penerimaan negara yang tidak direalistis. Pada APBN-P pemerintah bertahan pada asumsi pertumbuhan tinggi 5,7 persen, tapi terealisasi 4,8 persen. Pada RAPBN-P 2016, pemerintah bersikukuh mematok 5,3 persen. ‎

“Pemerintah harus realistis, asumsi wajib diturunkan menjadi 4,9 persen,” ungkap doktor lulusan Monash University itu.

Sayangnya, lanjutnya, data gagal fiskal baru dipublikasi oleh pemerintah, biasanya, sekira Desember. Dia menambahkan, kegagalan fiskal bukanlah sesuatu yang bisa dipandang remeh dalam konteks politik kenegaraan mutakhir.

Dia mencontohkan, Pemerintahan Obama pernah mengalaminya pada 2013 akibat kegagalan mematuhi ketentuan batas maksimal rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), yang berujung pada Fiscal Shutdown di AS.

Sedangkan, di Brasil, gagal fiskal berakibat lebih ekstrem, pemakzulan terhadap Presiden Dilma Rousseff yang dianggap melanggar ketentuan konstitusi tentang disiplin mekanisme pembiayaan fiskal.[red]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *