• Indonesia
Fakta Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Yang Harus Anda Tahu
Keuangan

Fakta Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Yang Harus Anda Tahu

Saat terjadi krisis moneter tahun 1998 di Indonesia, ada 16 bank yang dilikuidasi sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Inilah yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia membuat sebuah sistem untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga independen ini dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Dalalm perkembangannya, LPS menghapus blanket guarantee, yaitu penjaminan seluruh kewajiban bank tanpa ada batasan nilai menjadi limited guarantee atau penjaminan secara terbatas.

Tugas dan Fungsi LPS

Sebagai lembaga independen, LPS menjalankan fungsinya untuk menjamin simpanan  nasabah penyimpan dan ikut serta memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Beberapa simpanan nasabah di bank konvensional yang dijamin oleh LPS adalah tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang disamakan dengan itu. Selain itu ada juga simpanan berbasis syariah yang dijamin oleh LPS seperti giro wadiah, tabungan wadia, tabungan mudharaban dan juga deposito mudharobah.  Untuk memberikan keleluasaan jaminan dari beberapa produk perbankan yang telah disebutkan, LPS memiliki tugas yang bisa dirinci sebagai berikut.

  • LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan
  • LPS bertugas melaksanakan penjaminan simpanan
  • LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam memelihara stabilitas sistem perbankan
  • LPS merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak secara sistematik
  • LPS melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik

Nilai simpanan yang  dijamin LPS

LPS mampu menjamin nilai simpana para nasabahnya sebesar 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jika nasabah memiliki beberapa rekening simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekeningnya. Adapun nilai simpanan yang dijamin dalam sebuah rekening meliputi simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional dan simapnan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah. Untuk simpanan nasabah yang bernilai di atas 2 miliar rupiah maka akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang berdasarkan likuidasi kekayaan bank.

Proses pembayaran klaim nasabah pada LPS

Jika resiko terhadap bank di mana nasabah menyimpan uang terjadi dan di dalamnya masih ada ada nilai simpanan yang dijamin LPS, maka nasabah bisa melakukan klaim pada LPS. Jika nasabah kewajiban pada bank, maka pembayaran kliam terlebih dahulul mempertimbangkan kewajibannya. Cara nasabah mengklaim pembayaran pada LPS adalah sebagai berikut:

LPS menentukan simapanan nasabah yagn layar bayar dan setelah rekonsiliasi serta verifikasi data simpanan bank dicabut usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.

LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatya 5 hari kerja setelah verifikasi dimulai

Jangka waktu pengajuan kliam pinjaman adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.

Jika ada nasabah yang merasa dirugikan selanjutnya bisa mengajukan keberatan kepada LPS dengan didukung bukti yang jelas dan nyata serta melakukan upaya hukum di pengadilan. LPS akan menjamin simpanan seluruh bank konvensional dan bank syariah di wilayah Republik Indonesia termasuk bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Syarat berlakunya jaminan LPS

Simpanan yang memiliki bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin LPS baik simpanan pokok maupun bunganya. Nasabah bisa menunggu pengumuman hasil rekonsilisasi dan verfikasi simpanan tahap I di kantor bank, media cetak, dan juga website LPS.

Seperti pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentnagn perbankan, setiap bank berkewajiban untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan oleh bank yang bersangkutan. Ada juga Undang-Undang lain yang menegaskan hal tersbut seperti Pasal 12 UU LPS menyebutkan setiap bank melakukan kegiatan usaha di Republik Indonesia wajib menjadi peserta LPS.

You can share this post!

Comments