• Indonesia
Gaji ke 13 PNS Tak Kunjung Cair
Berita

Gaji ke 13 PNS Tak Kunjung Cair

Kabar bahwa gaji ke 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) tak akan cair bersamaan dengan gaji bulanan, dibenarkan oleh Kementrian Keuangan. Namun pada informasi sebelumnya, gaji ke 13 tersebut dipastikan akan segera cair pada bulan Agustus mendatang.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa pencairan gaji ke 13 tersebut masih harus menunggu revisi dari PP (Peraturan Pemerintah) 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP 19 Tahun 2006 mengenai Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiunan.

Sedangkan PP 38 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural juga akan segera direvisi oleh pemerintah.

“Karena kita memerlukan persiapan teknis, kemungkinan besar tidak akan cair bareng dengan gaji. Kalau gaji kan cair awal bulan,” ujar Yustinus Prastowo pada CNNIndonesia, Rabu 29 Juli 2020.

Untuk skema pencairan gaji ke 13 juga tidak akan berbeda dengan pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) atau gaji bulanan para ASN. Gaji ke 13 tersebut akan langsung di transfer ke rekening para ASN. “Semua akan diberikan secara transfer seperti gaji atau THR biasanya,” tambahnya.

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 untuk ASN, PNS, TNI, dan Polri serta para pensiunan sebesar 28,5 triliun rupiah.

Dana tersebut berasal dari dana APBN sebesar 14,6 triliun rupiah. Yang digunakan untuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada ASN sebesar 6,73 triliun rupiah, kepada pensiunan sebesar 7,86 triliun rupiah. Sedangkan sisanya berasal dari APBD untuk ASN yang ada di daerah sebesar 13,89 triliun rupiah.

Khusus untuk tahun ini, pemerintah tidak akan memberikan gaji ke 13 kepada pejabat negara dan PNS dengan jabatan eselon I dan eselon II dan yang setara. Hal ini disebabkan karena penyesuaian dengan membengkaknya belanja negara akibat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain harus menunggu pemerintah selesai melakukan revisi Peraturan Pemerintah, pencairan gaji ke 13 tersebut harus menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan, mengungkapkan bahwa proses revisi Peraturan Pemerintah berada di bawah koordinasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sayangnya, tidak ada jawaban pasti kapan target penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah tersebut. Namun ia hanya menyatakan bahwa hal ini sudah dibahas di Kemenpan-RB. “Di Kemenpan-RB kemarin, sudah sempat dibahas. Semoga bisa segera selesai,” ucap Andin.

Dwi Wahyu Atmadji, selaku Sekretaris Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga berharap semoga pada awal Agustus 2020, sudah bisa mulai dilakukan pencairan gaji ke 13.

Ia juga menyatakan bahwa proses revisi PP sudah selesai dibahas oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk penyerahan usulan revisi PP tersebut akan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo) pada hari ini (Kamis, 30 Juli 2020).

“Hari ini (Kamis, 30 Juli 2020), Menteri Menpan-RB akan segera menyampaikan hasil revisi dari PP kepada Presiden Jokowi,” imbuh Dwi.

Seperti yang diketahui, ada 12 jabatan PNS yang tidak akan menerima gaji ke 13. Jabatan tersebut antara lain, pejabat negara; wakil menteri; pimpinan tinggi atau setara PNS, TNI, Polri; dewan pengawas Badan Layanan Hukum; dewan pengawas LPP; staf khusus kementrian; hakim ad hoc; anggota DPRD; pimpinan LNS, LPP, pejabat pengelola BLU, atau setara; PNS, Polri, TNI yang sedang cuti di luar tanggungan negara; PNS, Polri, TNI yang bekerja di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar instansi tempat penugasan.

 

You can share this post!

Comments