• Indonesia
Iklim Investasi Bisa Terganggu Usulan Pajak Prabowo Subianto
Analisa

Iklim Investasi Bisa Terganggu Usulan Pajak Prabowo Subianto

Keinginan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, untuk menaikan tax ratio (rasio pajak) hingga mencapai 16 persen dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dinilai bisa menganggu iklim investasi. Pernytaan Prabowo tersebut disampaikan saat debat perdana Pilpres 2019 kemarin malam, Kamis (17/1).

Kenaikan tax ratio bisa menganggu iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, pengusaha tidak ingin dikejar oleh pajak yang terlalu tinggi. "Soal tax ratio memang saat ini masih tertinggal dibanding negara ASEAN yang rata-rata di atas 12 persen. Sedangkan tax ratio Indonesia berada di 11,5 persen. Masalahnya kalau langsung ditarget loncat ke 16 persen bisa ganggu iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia. Pengusaha pastinya ngga mau dikejar pajak yang terlalu tinggi," ujar Bhima Yudisthira, Ekonom Indef.

Menurutnya, tax ratio ini harus didesain sesuai dengan situasi ekonom karena kondisi ekonomi Indonesia masih lesu karena penerimaan pajak yang belum sesuai target. "Sementara basis pajaknya itu-itu saja. Untuk kejar tax ratio 16 persen harus ada grand designnya yang dilakukan bertahap tergantung situasi ekonomi. Misalnya buat planning 10 tahun jadi 16 persen masih masuk akal kalau lima tahun target tax ratio jangan terlalu tinggi," papar Bhima.

"kondisi ekonomi saat ini sedang lesu, pajak yang tinggi malah jadi penghambat pertumbuhan di sektor riil. Wacana ini masih perlu kajian lebih jauh untuk mencari titik temu antara penerimaan pajak dan iklim dunia usaha yang tak masuk akal," lanjut Bhima.

Istilah rasio pajak muncuk sekurangnya dua kali dari Prabowo dan diajukan sebagai solusi untuk menaikkan gaji PNS dan aparat penegak hukum agar tidak korupsi lagi. Kenaikan tax ratio menjadi tanggung jawab pemerintah karena untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setidaknya dibutuhkan level 16 persen.

Angka tersebut memang benar. Kalua dicek visi misi Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta tahun 2014, mereka juga mengusulkan angka ini. Jadi saat ini, baik pasangna Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno, sudah selayaknya memberi perhatian pada perbaikan sistem perpajakan agar mampu mencapai level optimal untuk pembangunan.

"Yang patut dicermati adalah menjadikan kenaikan tax ratio sebagai solusi jangka pendek karena akan digunakan untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah. Logika sederhana, pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat," ujar Yistinus Prastowo, Pengamat Perpajakan dari Coenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Nisbah ini yang sering dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak. Meski demikian, tax ratio bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungutan pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan.

You can share this post!

Comments