• Indonesia
Indonesia Minta Tiongkok Transparan Soal Manggis
Berita

Indonesia Minta Tiongkok Transparan Soal Manggis

dan meminta perpanjangan waktu hingga akhir tahun bagi penuntasan protokol impornya," ungkap dia. Otoritas Karantina Indonesia dan Tiongkok (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China/AQSIQ) semula akan melakukan penandatanganan protokol impor manggis dari Indonesia, seperti yang disepakati kedua pihak pada Februari 2016. Namun, saat hari pelaksanaan pada Senin (12/9), secara sepihak dan tiba-tiba, Tiongkok menyatakan belum siap dengan alasan masih akan memastikan aturan birokrasi internalnya, serta meminta perpanjangan waktu hingga akhir 2016. "Manggis Indonesia saat ditolak masuk Tiongkok pada 2010, dengan alasan mengandung zat yang membahayakan kesehatan, merupakan pelajaran pahit bagi kami. Karena setelah dicek ulang, manggis kita tidak mengandung zat yang membahayakan, dan akhirnya mereka mengakui kesalahan namun tetap mereka tidak mau mendeklarasikan. Ini tidak 'fair'," ungkap Arjanto. Ia menambahkan, sekarang saat akan disepakati protokol impornya mereka secara sepihak membatalkan dengan alasan "legal review". "Di satu pihak, Indonesia telah memberikan sertifikasi kepada 54 jenis produk tanaman dan pertanian Tiongkok ke Indonesia, sedangkan Indonesia untuk memasukkan manggis saja sulit. Jika memang ada persyaratan yang harus kami lengkapi, Tiongkok harus transparan apa saja syaratnya. Jangan ketika ada masalah dengan produk, langsung melarang produk kita masuk pasar mereka," kata Arjanto menegaskan. Sikap tidak transparan dan tidak "fair" Tiongkok terhadap manggis Indonesia, sangat merugikan, padahal manggis Indonesia setiap tahun masuk pasar Negeri Panda itu mencapai 25 ribu ton, baik melalui Malaysia, Thailand dan Vietnam. "Dengan melalui negara ketiga tak terlalu menguntungkan Indonesia. Sebab, mata rantainya menjadi panjang. Otomatis, keuntungan ekspor manggis ikut terpangkas," kata Arjanto menegaskan. Terkait itu, pihak Indonesia meminta komitmen Tiongkok untuk bersikap transparan dan "fair", serta menuntaskan protokol ekspor tersebut segera mungkin. Tentang kemungkinan Indonesia mengadukan persoalan tersebut ke WTO-SPS, Antarjo mengatakan, itu sangat dimungkinkan. (Rdk/an)

You can share this post!

Comments