• Indonesia
Kebijakan Outsourcing Teknologi Informasi Timbulkan Banyak Risiko, Ini Kata Direktur IT BTN
Keuangan

Kebijakan Outsourcing Teknologi Informasi Timbulkan Banyak Risiko, Ini Kata Direktur IT BTN

Tren pengembangan digital banking yang dilakukan perbankan saat ini akan membuka banyak peluang outsourcing teknologi informasi. Alasannya, kerjasama outsourcing akan membuat anggaran yang ditanggung bank lebih murah dalam melaksanakan suatu inovasi.

Tetapi, kebijakan outsourcing di bidang teknologi informasi menimbulkan bermacam risiko semacam risiko strategis, risiko pembedahan, risiko regulasi serta kepatuhan reputasi, serta risiko konsentrasi. Kemudian gimana perbankan mengestimasi risiko tersebut?

Langkah Perbankan Atasi Risiko Kebijakan Outsourcing Teknologi Informasi

Direktur Operation, IT dan Digital Banking BTN Andi Nirwoto mengatakan bahwa, kerjasama pengadaan teknologi informasi dengan pihak ketiga ataupun outsourcing adalah hal yang lumrah dilakukan apabila terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan skill yang dimiliki suatu industri.

Dirinya menambahkan bahwa hal tersebut memanglah tidak dapat dihindari di masa ini lantaran kebutuhan sangat demanding dan dinamis. Keadaan di era digital ini pun semakin lama akan terus tumbuh dan berkembang.

Untuk memitigasi risiko, outsourcing teknologi informasi yang dilakukan BTN hanyalah sebagai pelengkap. Misalnya, untuk membantu dalam pengembangan-pengembangan aplikasi tertentu seperti aplikasi surrounding ataupun channels tertentu dan maintenance infrastruktur ataupun operasional.

Tidak hanya itu, lanjut Andi, kontrol people dan sumber program senantiasa dilakukan oleh internal BTN. Area outsorcing ini pula dibatasi hanya dalam area development. Untuk maintinance support dilakukan pembatasan akses dan senantiasa diawasi oleh supervisor dari pihak internal BTN.

Triyono Gani Kepala Tim Inovasi Keuangan DigitalĀ OJK mengatakan, saat ini tengah berlangsung masa ekonomi berbagi di mana misalnya industri yang tidak mempunyai ojek tapi dapat jadi industri transportasi.

Itu pun telah berlaku di industri keuangan dan itu dilakukan melalui outsourcing sehingga ke depan outsourcing akan jadi tren di perbankan supaya dapat bergerak dengan cepat.

Namun, lanjutnya, OJK menekankan pada perbankan supaya mengedepankan manajemen risikonya, mulai dari gimana memilah vendor dan gimana melindungi informasinya. Saat ini, OJK sudah memiliki peraturan dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan digital, salah satunya outsourcing misalnya lewat POJK Management Risiko Teknologi Informasi.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) pada 1 Juli 2021 mendatang akan meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan FBI Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran (PISP) guna mengakomodir pertumbuhan digital payment.

Deputi Direkrur Kementerian Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Bastian Muzbar Zams melaporkan, dalam PBI yang akan dikeluarkan itu memanglah tidak akan mengendalikan ataupun membedakan apakah penyedia jasa pembayaran itu ialah penyedia teknologi ataupun tidak.

Pihaknya hanya akan memandang basis aktivitasnya yang akan jadi dasar ruang lingkupnya. Walaupun tidak diatur mengenai penyedia jasa teknologi, PJP serta PISP dapat kerjasama dengan menyelenggarakan penunjang, di mana tercatat di dalamnya penyedia jasa teknologi ataupun penyedia cloud.

Bastian menjelaskan dalam kerjasama itu pihaknya memohon kepada PJP dan PISP agar memastikan dengan benar menangani aspek manajemen risiko, keandalan layanan hingga akses pada BI sebagai regulator.

Dalam PBI PJP dan PBI PISP tersebut, BI akan mengendalikan mekanisme penyelenggaraan pemrosesan informasi serta ketentuan pemakaian sandbox yang sebelumnya hanya regulatory sandbox jadi mencakup inovasi laboratorium sandbox.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa adanya kompleksitas dalam kegiatan ekonomi ini semakin tinggi, tetapi inovasi dan digitalisasi memang sudah keharusan.

Fili menambahkan, kesempatan dan peluang akan selalu hadir bersama dengan risiko. Maka, pihaknya tidak ingin jika hal tersebut mengganggu stabilitas keuangan sehingga perlu mitigasi. Aturan ini memang semata-mata diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi risiko lantaran kebijakan outsourcing teknologi informasi untuk perkembangan ekonomi digital.

You can share this post!

Comments