• Indonesia
Kementerian Keuangan Targetkan Biaya Logistik Indonesia Turun di 17 Persen
Keuangan

Kementerian Keuangan Targetkan Biaya Logistik Indonesia Turun di 17 Persen

Sri Mulyani Kementerian Keuangan menargetkan biaya logistik Indonesia turun di angka 17 persen. Pemerintah akan menerapkan reformasi sistem logistik nasional. Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya logistik Indonesia paling tinggi di negara ASEAN, yaitu sebesar 23,5 persen terhadap PDB. Sedangkan, negeri tetangga Malaysia tercatat biaya logistiknya hanya 13 persen terhadap PDB.

Negara di Asia lainnya dengan biaya logistik lebih kecil dari Indonesia yaitu Vietnam biaya logistik sebesar 20 persen, India dan Philipina sebesar 13 persen, Thailand sebesar 15 persen, Korea Selatan dan Taiwan sebesar 9 persen, dan yang terkecil Jepang serta Singapur hanya sebesar 8 persen terhadap PDB.

Masih besarnya biaya logistik ini membuat perekonomian Indonesia perlu terus memperbaiki kompetisinya. Menurut Sri Mulyani, Indonesia akan bisa menurunkan biaya logistik dari 23,5 persen menjadi 17 persen dengan dibentuknya ekosistem logistik nasional.

Penurunan biaya logistik sebesar 5 sampai 6 persen ini akan dikontribusikan dari proses hulu dan hilir, terutama untuk menghubungkan sektor-sektor transportasi yang akan memudahkan para pelaku usaha. Sri Mulyani yakin dengan adanya reformasi ini akan lebih efisien, kontribusi diharapkan meningkat, dan menciptakan transparansi serta persaingan yang sehat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan ini mengatakan logistik Indonesia saat ini seperti benang ruwet, walaupun sudah pernah dilakukan Nasional Single Window yang menghubungkan dari 16 K/L. Keruwetan inilah yang membuat biaya logistik Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN.

Indonesia Nasional Single Window (INSW) sudah mengintegrasikan layanan dari 16 K/L, akan tetapi INSW belum berhasil membentuk sebuah ekosistem yang bisa mempermudah transaksi pelaku usaha.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kerja logistik nasional, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dan memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE) yang merupakan mandat dari Presiden Joko Widodo.

Pada tanggal 16 Juni 2020, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Intrusksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa NLE akan menghubungkan kementerian, pelaku usaha hingga perbankan.

Layanan NLE akan memudahkan eksportir, importir, dan pelaku logistik tidak harus berkali-kali melakukan perizinan atau penyerahan dokumen untuk berhubungan dengan K/L atau pun antar mereka sendiri.

Sri Mulyani mengatakan denhan dibentuknya ekosistem logistik nasional akan memberikan kejelasan atau clarity dan kemudahan dalam seluruh proses di mana dokumen itu bisa dibagikan meski bukan integrase, tetapi kolaborasi yang akan sangat mudah dan menyederhanakan.

Pemerintah mendorong Ekosistem Logistik Nasional untuk memperbaiki Nasional Single Window yang belum bisa memudahkan transaksi antar pengusaha. Namun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menilai penerapan pemeriksaan terpadu (joint inspection), peraturan single submission, dan karantina untuk barang impor masih minim sosialisasi.

Ketiga peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan Ekosistem Logistik Nasional. Capt Subandi Ketua Umum BPP GINSI mengatakan bahwa importir dan pelaku usaha masih kebingungan untuk mengikuti aturan tersebut karena masih minimnya sosialisasi. Menurut Subandi, sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menyeluruh sampai ke pelaku usaha.

Padahal secara prinsip, GINSI yang merupakan wadah importir akan mendukung implementasi joint inpection pabean karantina dan single submission jika tujuan aturan tersebut untuk mempercepat proses pemeriksaan dan menekan biaya yang tidak perlu.

Namun, sosialisasi NLE ini masih belum cukup dan bahkan GINSI tidak pernah dilibatkan langsung dalam sosialisasi. Akibatnya, meskipun aturan NLE sudah diterapkan di lapangan, banyak pelaku usaha yang masih kebingungan untuk mengikuti aturannya. Kebingungan para pelaku usaha ditakutkan justru akan menimbulkan biaya tambahan.

 

You can share this post!

Comments