PAD Minim, Walkot Palembang Tegur Kinerja SKPD – BUMD Melempem

Walkot PalembangPALEMBANG – Walikota Palembang Harnojoyo menegur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang kinerjanya masih melempem terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Triwulan I tahun dinilai belum maksimal.
Harnojoyo, meminta agar SKPD dan BUMD yang ada, dapat memberikan kontribusi yang maksimal, dalam peningakatan PAD. Bahkan, tiga BUMD miliik Pemkot Palembang, seperti PD Pasar Palembang Jaya, PDAM Tirta Musi, dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), harusnya mampu menyokong kekurangan realisasi PAD diluar pajak.
Sayang, hingga kini malah belum melaporkan kontribusinya, sehingga tercatat realisasinya nol persen,ungkapnya, Kamis (26/5/2016).

Dia menjelaskan seharusnya ada kerja ekstra dari seluruh SKPD dan BUMD terkait, dalam merealisasikan capaian target PAD, karena sudah hampir masuk semester satu.

Menurutnya dari rasio yang harus dicapai sebesar 33,33%, dari target Rp 777,398 miliar baru tercapai 25,37% dengan nominal Rp 197,205 miliar.

Jika melihat dari laporan rapat koordinasi PAD triwulan I yang dilaksanakan hari ini, ungkapnya sektor pajak baru menyumbang 28,71% untuk capaian PAD hingga April. Bahkan, untuk item Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baru tercapai 4,13% dari target sebesar Rp 107,712 miliar.

Orang nomor satu di Kota Palembang ini menegaskan, agar semuanya terlibat dalam meningkatkan PAD dapat memegang peranan menghasilkan PAD terbesar dari sektor pajak. D

Kebiasaan masyarakat dalam membayar pajak di akhir tahun, harusnya bisa dirubah oleh Dispenda. Karena tren masyarakat Palembang, membayar PBB mendekati jatuh tempo bulan September nanti bukanlah kebiasaan yang bagus,imbuhnya.

Solusinya, ungkapnya, satgas disetiap kecamatan dapat dimaksimalkan, karena, jika dilihat, cukup banyak bangunan perusahaan dan bangunan komersil yang nihil pajak.

Selama ini, paparnya perusahaan hanya membayar pajak bumi mengabaikan pajak bangunan terkadang diubah tanpa sepengetahuan dan laporan ke Dispenda.

‪Ia berharap kesadaran masyarakat pemilik bangunan untuk dapat melaporkan secara langsung jika memang terjadi perubahan bangunan.

“Memang tugas Dispenda, tetapi tidak ada salahnya ada kesadaran masyarakat untuk melapor. Ini kan demi PAD Palembang juga. Karena dari sini kita dapat melakukan pembangunan untuk Kota Palembang,” tandasnya.

(Red/Irwan Wahyudi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *