• Indonesia
KPK Ajak Eksekutif & Legistatif Palembang Hindari Praktek Korupsi
Berita

KPK Ajak Eksekutif & Legistatif Palembang Hindari Praktek Korupsi

HE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggaet dua lembaga, yakni eksekutif dan legistatif Kota Palembang untuk menghindari Pratek korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal itu disampaikan Group Head Pendidikan KPK RI, Asep Khoirullah melalui workshop "Tunas Integritas Eksekutif dan Legislatif". Menurutnya perlu ada pencegah terhadap praktik korupsi yang semakin merebak dikalangan pemerintahan. Pejabat dilingkungan Pemkot dan Anggota DPRD untuk memiliki pertahanan diri, agar beberapa kasus yang meninmpa beberapa pemerintahan di Sumatera Selatan (Sumsel) tidak terjadi lagi,ungkapnya, kemarin. Dia menjelaskan butuh integritas tinggi agar Pejabat dan anggota DPRD termasuk staf di lingkungan pemerintahan, bersih dari praktik KKN yang saat ini menjadi musuh besar yang menghanucrkan masa depan kemajuan bangsa. Asep mengatakan praktek korupsi di Indoensia saat ini masih terus merongrong hampir seluruh aparatur negara sampai masyarakat sipil. Dimana, hampir rata-rata kasus korupsi melibatkan pejabat yang saat ini hampir rata-rata berakhir dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), seperti baru-baru ini terjadi pada Bupati Kabupaten Banyuasin dan beberapa pejabatnya. "Dari data yang kami miliki, kasus-kasus yang sudah incrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, menimpah beberapa kepala daerah yang melibatkan pejabatnya. Dimana beberapa diantara mereka dalam hal ini bukan melakukan tindakan korupsi. Melainkan seseorang dengan seseorang yang lain yang mempunyai posisi strategis melakukan tindakan kolusi. Yakni tindakan korupsi berupa kolusi," ungkapnya. Dalam memberantasnya, tidak hanya melakukan penangkapan. Karena solusi yang dibutuhkan adalah dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya korupsi bagi kemajuan bangsa. Melalui pelatihan atau workshop ini para peserta yang merupakan para pejabat yang memiliki posisi strategis di lembaga atau instansi pemerintahan akan dibekali dengan banyak pelatihan. Karena KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) itu masalah yang membutuhkan solusi yakni dengan Integritas. "Berbicara mengenai korupsi, dibutuhkan pertahanan dari setiap pejabat untuk bisa mengendalikan diri agar tidak terjerat dengan perilaku korupsi. Nilai integritas harus tertanam dengan kuat. Untuk itu perlu dibangun integritas dari mulai individu lini terbawah sampai dengan lini teratas. Karena KKN penghambat tujuan nasional dan daerah," tegasnya. Asep mengungkapkan, saat ini ada enam Provinsi yang menjadi pengawasan KPK, yakni Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Banten, dan Riau. Karena itu dibutuhkan pendekatan dari dalam keluar dalam memberantasnya. "Memang yang menjadi pengawasan ada enam, tapi ada Provinsi yang kasusnya sedang dalam penyelidikan. Dan beberapa daerah memiliki keinginan untuk terbebas dari praktek korupsi, termasuk Palembang. Kita berharap, daerah yang punya keinginan kuat untuk ikut tunas integritas diharapkan akan ada kemajuan untuk bisa lepas dari praktek korupsi," tandasnya. Sementara, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan Palembang sangat fokus untuk bisa lepas dari praktek KKN. Saat ini sudah ada 100 tunas integritas di Kota Palembang yang siap membantu Palembang memujudkan Palembang bersih dari korupsi. Menurutnya pemerintah kota memberikan dukungan penuh untuk keberadaan tunas integritas ini. Karena diharapkan dapat memberikan wahana baru dalam sistem pemerintahan. Karena bukan hanya akan membangun infrastruktur namun juga membangun integritas. "Harapan kita di tahun 2020 mendatang akan ada 2.928 tunas integritas yang ada di Palembang. Kedepan bisa diimplementasikan di SKPD sehingga akan menjadi rool mode Palembang Emas ," tandasnya.[red]

You can share this post!

Comments