• Indonesia
Mengidentifikasi Kepemilikan Wajib Pajak
Keuangan

Mengidentifikasi Kepemilikan Wajib Pajak

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengaku sudah mengimplementasikan sebagian aturan pertukaran informasi Data Nasabah Secara Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEol) yang akan mulai berlaku 2019 nanti.

"Kami telah memiliki kebijakan untuk identifikasi kepemilikan wajib pajak asing dari nasabah dan juga telah membangun sistem untuk identifikasi hal tersebut," ujar Achmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Kepatuhan BRI.

Untuk pelaporannya sendiri, BRI sudah menyampaikan ke regulator pada 1 Agustus lalu. Mengingat ini hal yang relatif baru, maka komunikasi, edukasi dan sosialisasi baik di internal BRI maupun kepada nasabah harus terus dilakukan.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang memasukan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperika dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.

Artinya, WP yang belum pernah diperiksa ini bisa saja masuk ke dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) yang saat ini tengah disusun Ditjen Pajak. WP yang tidak pernah diperiksa ini menjadi salah satu indikator ketidakpatuhan karena pelaporan pajaknya masih belum pernah dilakukan pengujiannya sama sekali.

"Karena pelaporan pajaknya masih semata-mata self assessment yang belum pernah kami lakukan pengujian sehingga terdapat risiko ketidakpatuhan," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak.

Meski begitu, mengingat ini hanya merupakan satu dari sekian banyak indikator ketidakpatuhan, tidak ototmatis WP yang tidak pernah diperiksa akan langsung ditetapkan tidak patuh. Sebab, masih banyak indikator lain yang dilihat oleh Ditjen Pajak.

"Jadi, walaupun masuk ke dalam DSP3, apabila indikator lainnya negatif, misalnya Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) atau lainnya bagus, dia bisa saja tidak masuk ke DSP3 dan tidak dilakukan pemeriksaan," jelas Hestu.

Dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, indikasi ketidakpatuhan WP dibedakan antara WP yang dilakukan pemeriksaan oleh 35 UP2 Penentu Penerimaan dengan WP yang terdaftar pada KPP Pratama.

Adapun, indikator ketidakpatuhan WP pada KPP Pratama juga dibedakan lagi, yakni indikator ketidakpatuhan WP Orang Pribadi (OP) dan WP Badan. ADa tiga indikator ketidakpatuhan bagi WP OP. Pertama, ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT. Kedua, WP belum pernah dilakukan pemeriksaan secara all taxes selama tiga tahun terakhir.

Ketiga, ketidaksesuaian antara profil SPT dengan beberapa aspek. Misalnya skala usaha WP, harta WP yang mencakup investasi, kepemilikan saham dan lain-lain, gaya hidup WP, profil pinjaman WP dan apabila terdapat hasil analisis informasi, data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) dan Center for Tax Analysis (CT) untuk WP itu. 

WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Seperti urusan parkir, WP memiliki kewajiban menyampaikan SSPD & SPTPD setiap bulan dan menggunakan sekaligus melegalisasi tiket atau karcis.

You can share this post!

Comments