• Indonesia
Naikan PPh, Pemerintah Tidak Khawatir Sanksi WTO
Keuangan

Naikan PPh, Pemerintah Tidak Khawatir Sanksi WTO

Pemerintah resmi menerapkan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk 1.147 komoditas guna menekan defisit neraca pembayaran.

"Untuk komoditas non migas, kami bersama-sama dengan menteri perindustrian dan menteri perdagangan mengidentifikasi barang-barang apa saja yang sebetulnya bisa kita kendalikan dalam situasi sekarang ini. Maka kami keluar dengan 1.147 pos tarif yang akan lakukan tindakan pengendalian melalui instrumen PPh," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan.

Ia menyatakan 1.147 barang tersebut mengalami kenaikan pajak impomr bervariasi. Mulai dari 7,5 persen hingga 10 persen. Sri merinci sebanyak 210 komoditas itu karena termasuk dalam kategori barang mewah. Contohnya saja mobil CBU dan motor besar.

Kemudian sebanyak 218 komoditas, tarif PPh impornya naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Komoditas itu sebagian besar bisa diproduksi di dalam negeri, seperti barang elektronik dispenser air, pendingin ruangan, lampu, keperluan sehari-hari seperti sabun, shampoo, kosmetik dan peralatan masak atau dapur.

Sementara sebanyak 719 komoditas, tarif PPh impornya naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Komoditas yang terkena ini merupakan barang konsumsi, seperti keramik, peralatan audio visual, box speaker dan produk tekstil.

"Nilai impor keseluruhan total 1.147 item komoditas pada 2017 sebesar 6,6 miliar dolar AS (Amerika Serikat). Sedangkan 2018 hingga Agustus, sebesar 5,0 miliar dolar AS tanpa penyesuaian tarif dan nilai impor setahun akan signifikan," ucap Sri.

Ia belum menyebut nomor PMK yang menatur 1.147 pos tarif, namun telah ditandatangani hari ini, Kamis (6/9). "Berlakunya tujuh hari sejak penadatangan," ujar wanita yang pernah menjabat seabgai direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Di sisi lain, apakah kebijakan ini mendapat sanksi World Trade Organization (WTO)? Menurut Menteri Perdagangan, ENggartiasto Lukita, tiak perlu khawatir kebijakan memicu aksi WTO. "Tidak usah dikhawatirkan, ada produksi dalam negeri dan dari luar dan apa-apa sudah masuk rambu-rambu WTO. Ini PPh pasal 22, tidak melanggar WTO dan bisa dikreditkan. Jenisnya yang kita persoalkan dan tidak akan ada kekurangan dan itu berlebih," kata Enggartiasto.

Seperti diketahui, pembatasan impor tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan transaksi berjalan yang terus melebar sehingga mebebani nilai tukar rupiah. Pemerintah diberi tenggat waktu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu tahun untuk menyelesaikan persoalan itu.

Sebagai informasi, kurs rupiah di pasar spot pada perdagangan kemarin, Rabu (5/9), balik arah setelah di sesi pagi dan siang kemarin mencatatkan penguatan terhadap dolar AS. PosisiĀ  mata uang Indonesia tercatat masih terpuruk dan mendekati level Rp 15.000 per dolar AS.

Rupiah terdepresiasi tiga poin atau 0,02 persen menjadi Rp 14.938 per dolar AS dari sesi terakhir kemarin, yaitu Rp 14.935 dolar AS. Laju harian rupiah tercatat Rp 14.925 sampai 14.940 per dolar AS dengan level pembukaan di Rp 14.925 per dolar AS.

You can share this post!

Comments