Apindo Kecam Keras Aksi Buruh Mogok Nasional

thumb_20151123_Apindo_Kecam_Keras_Aksi_Buruh_Mogok_NasionalJakarta – Para buruh berencana melakukan aksi mogok nasional pada 24-27 November 2015 mendatang. Mereka mendesak agar pemerintah mencabut PP No 78/2015 tentang Pengupahan.

Menanggapi rencana aksi itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan pihaknya menentang keras aksi mogok nasional tersebut.

“Apindo menentang keras rencana mogok nasional apalagi yang diarahkan untuk melumpukan kegiatan perusahaan. Itu menurut pandangan kami sudah melanggar hak-hak orang lain, yaitu hak perusahaan dan haknya pengusaha untuk melakukan usahanya,” kata Hariyadi kepada Warta Ekonomi saat dijumpai dalam Deklrasi Rosan Perkasa Roeaslani sebagai Calon Ketua Umum Kadin di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Sabtu (21/11/2015).

Hariyadi menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dimana hak mogok daripada pekerja itu memang dijamin . Namun dijamin dalam kaitan hubungan tripartit antara pekerja dengan pemberi kerjanya.

“Pada saat terjadi selisih pendapat dan gagal perundingan baru mereka boleh mogok. Tapi urusannya dengan perusahaan. Tetapi ini kan tidak ada urusan dengan perusahaan,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, aksi mogok nasional pekan depan menyerukan tiga alasan utama. Pertama, PP No. 78/2015 tentang pengupahan melanggar konstitusi UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup layak melalui instrumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kedua, PP tentang pengupahan menghilangkan hak berunding oleh serikat buruh sehingga melanggar konvensi Organisasi Burun Internasional (ILO) tentang hak berunding.

Ketiga, PP Pengupahan melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 21/2000 tentang serikat pekerja yang punya hak berunding dengan pengusaha.(ind/we)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *