• Indonesia
Pemerintah Anggap Pembayar Pajak Punya Peran Signifikan
Berita

Pemerintah Anggap Pembayar Pajak Punya Peran Signifikan

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi para wajib pajak besar yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar. Wajib Pajak besar dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar terhadpa pendapatan pajak nasional.

"Terima kasih kita bisa menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan) kepada pembayar pajak di kantor wilayah pajak besar di Indonesia yang merupakan pembayar pajak prominent atau memiliki peranan signifikan," tutur Sri.

Sepanjang 2018, realiasasi penerimaan pajak besar disebutkan mencapai Rp 418,73 triliun. Maka pajak besar telah menyumbangkan sekitar 31 persen dari keseluruhan penerimaan pajak 2018 yang mencapai Rp 1.315 triliun. Para wajib pajak telah ikut membantu negara untuk tumbuh dengan uang tersebut.

Uang tersebut telah digunakan pemerintah untuk melakukan beberapa pembangunan infrastruktur prioritas. "Kita gunakan pajak untuk stimulasi ekonomi Indonesia bentuknya, seluruh pajak 2015-2018 telah membangun 41.000 meter jembatan dan jalan baru," tutur Sri.

Selain itu, pajak juga telah digunakan untuk membangun sekitar 500 hektare jaringan sawah teririgasi. Selain itu juga terbangun 10 lokasi prioritas pariwisata dan 10 bandara. "Dan juga 787 km jalan tol yang saat ini bisa untuk mudik," tutur Sri.

Sinergi baik antara pemerintah dengan para Wajib Pajak diharapkan dapat terus berlanut. "Serta 735 km reaktivasi dari jalur ganda kereta api. Pembangunan LRT dan MRT dan 1 juta lebih rumah yang dibangun dari uang pajak 2015 sampai 2018," ujar Sri.

Hal ini dinilai perlu untuk terus mendorong perkembangan Indonesia. Tahun ini, Kemenkeu menargetkan realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tumbuh 19 persen atau Rp 498 triliun dengan porsi 31,6 persen dari total penerimaan pajak Rp 1.577 triliun.

Sementara itu, langkah pemerintah untuk mendorong populasi mobil listrik mencapai 20 persen pada 2025, akan diimbangi dengan pembebasan pajak 0 persen pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Hal tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto.

Kebijakan pajak 0 persen seiring dengan usulan perubahan skema PPnBM bagi kendaraan bermotor roda empat. Di mana pengaturannya pajak akan dikenakan berdasarkan emisi dan tidak lagi dari besaran kapasitas mesin. "Pajak diturunkan ke 0 persen karena semuanya berbasis emisi," ujar Erlangga.

Pemberlakuan pajak 0 persen juga menjadi pertimbangan, mengingat produksi mobil listrik jauh lebih mahal dibanding mobil konvensional. Diperlukan insentif dari pemerintah untuk mendorong produksi mobil listrik. "Mobil listrik berdasarkan emisi, buka kapasitas mesin atau cc," ujar Erlangga.

You can share this post!

Comments