• Indonesia
Perbedaan Wajib Pajak Indonesia dan Beberapa Negara Lain
Keuangan

Perbedaan Wajib Pajak Indonesia dan Beberapa Negara Lain

Pemerintah memberikan batas waku penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan hingga tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan empat bulan setelah tahun setelah tahun akhir tahun pajak bagi wajib pajak badan.

Bagi wajib pajak yang tak melaporkan batas waktu terakhir, maka akan terkena sanksi. "Sanksinya sesuai Undang-Undang KUP memang tidak berlaku besar. Untuk wajib pajak pribadi hanya RP 100.000 dan wajib pajak badan Rp 1 jtua," tutur Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktora Jenderal Pajak (DJP).

Dalam Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannnya dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiba menyampaikan surat pemberitahuan.

Setelah periode penyampaian SPT tahunan berakhir pada Maret dan April, DJP akan memeriksa wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan. "Kita akan memanfaatkan berbagai data yang kita miliki seperti data transaksi ataupun data kepemilikan harta, termasuk yang kita dapatkan berdasarkan UU No 9/2017 baik data keuangan domestik maupun luar negeri (AEOI)," tutur Hestu.

Petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pun akan mengimbau dan melakukan pengawasan secara individual terhadap wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan dan data-data yang menunjukan adanya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan melalui SPT Tahunan.

Pajak merupakan suatu dukungan masyarakat untuk membangun negara. Biasanya pajak yang umum ditemukan adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan, hingga pajak makanan di restoran. Ternyata ada beberapa pajak yang dinilai sangat unik dan konyol di dunia.

Seperti pemerintah Amerika Serikat (AS) menegakan sebuah kebijakan untuk melindungi penduduknya karena ingin mentato tubuhnya ke tukang non-profesional. Hal ini karena untuk menghindari adanya kemunginan infeksi kulit dan penularan HIV, sehingga dikenakan tambahan 6 persen untuk layanan tersebut.

Pemerintah di Italia pun memiliki pajak cukup unik. Semua toko di Conegliano wilayah Veneto harus memiliki perangkat pelindung untnuk papan nama toko di pinggir jalan dari sinar matahari. Hal ini diberlakukan agar papan nama toko tidak membuat bayang-bayang di jalanan umum.

Bahkan semua toko di Conegliano membawa tenda besar untuk melindungi papan nama mereka. Hungaria pun memberlakukan pajak yang konyol, yaitu pajak di berbagai makanan kemasan yang tinggi garam dan gula, seperti keripik, biskuit, kue dan bahkan minuman bersoda.

Pajak itu disebut sebagai produk kesehatan masyarakat harus membayar 20 sen setiap pembelian makanan tersebut. Hal ini diberlakukan agar mengajak masyarakat setempat mengonsumsi makanan lebih baik serta diet sehat. Sementara jika berlibur ke India, diterapkan pajak khusus untuk tiket film, pertunjukan komersial besar, pameran hinnga kegiatan hiburan lainnya.

You can share this post!

Comments