• Indonesia
Pergerakan Pasar Saham dan Sanksi Aturan Free Float
Perdagangan

Pergerakan Pasar Saham dan Sanksi Aturan Free Float

Saham PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) aktif ditransaksikan pada perdagangan hari ini. Hingga pukul 13:40 WIB, harga saham BKDP menguat 29,03 persen menjadi Rp 80 per saham. BKDP telah diperdagangkan sebanyak 460 kali dengan volume transaksi 5,06 juta lembar saham.

Total transaksi Rp 384,95 juta. Price to Earning Ratio (PER) minus 16,2 persen. Adapun kapitalisasi pasar mencapai Rp 553,31 miliar. BKDP merupakan emiten properti yang berfokus menggarap pasar Surabaya. Tidak ada sentimen positif yang menjadi alasan kenaikan harga saham BKDP.

Saat ini, sektor properti sedang tertekan karena kenaikan suku bunga acuan yang berpotensi membuat kredit perbankan naik dan menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50 juta serta sanksi administratif bagi emiten yang masih belum mampu memenuhi aturan free float.

Sanksi akan diberlakukan kepada emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut dalam kurun waktu 24 bulan mendatang. "Jadi intinya, kami tidak akan biarkan selama tidak memenuhi aturan. Jadi kami schedule untuk mereka memaparkan seperti apa nantinya, lalu kami akan memberi tahu (promote) mengenai apa yang harus dilakukan bagi emiten tersebut," ungkap IGD Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI.

Lebih lanjut, langkah tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi segera menyeluruh bagi emiten yang belum memenuhi aturan tersebut. "Sanksi monitoring pasti ada dan kami lakukan. Kalau itu untuk memberikan efek jera bagi emiten tersebut. Sedangkan sanksi administrasi itu akan kami kombinasikan. Jadi kalau sudah kena sanksi, maka sudah dilakukan pengenaan denda," tambahnya.

BEI mengatakan untuk melakukan forced delisting bagi emiten yang belum memenuhi free float atau jumlah saham emiten yang beredar di publik. Hingga saat ini, BEI masih memberikan peringatan hingga denda bagi emiten yang masih belum memenuhi ketentuan tersebut. Menurut data terakhir, setidaknya ada 17 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan free float tersebut.

Di mana tujuh di antaranya tidak memenuhi ketentuan pemegang saham 300 pihak. Ketentuan tentang free float dan jumlah pemegang saham minimal perusahaan tercatat diatur dalam Peraturan Bursa No 1-A tentang pencatatan saham dan efek ekuitas lainnya yang diterbitkan perusahaan tercatat.

Ketentuan free float diatur dalam ketentuan V.1, yakni jumlah saham yang dimiliki pemegang saham non pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50 juta saham dan minimal 7,5 persen dari jumlah saham dalam modal disetor. Sementara itu, ketentuan jumlah pemegang saham minimal diatur dalam ketentuan V.2, yakni jumlah pemegang saham minimal 300 pihak yang memiliki efek di sekuritas anggota bursa efek.

You can share this post!

Comments