• Indonesia
Setelah Analisis dan Evaluasi, Banyak Fintech Lending Batal Terdaftar
Keuangan

Setelah Analisis dan Evaluasi, Banyak Fintech Lending Batal Terdaftar

Di saat keberadaan fintech lending ilegal masih mengkhawatirkan warga, malah banyak fintech lending batal terdaftar lantaran mengembalikan status terdaftarnya itu. Terhitung sampai Mei 2021, telah terdapat 21 pemain fintech lending yang melepas status terdaftarnya.

Laporan OJK: Daftar Fintech Lending Batal Terdaftar

Bila merujuk dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, fintech lending terkini yang mengembalikan tanda terdaftarnya per 10 Juni 2021 antara lain, PT Mikro Kapital Indonesia (MKI), PT Pasar Dana Teknologi (DanaDidik), PT Teknologi Finansial Asia (PiNBee), PT Artha Simo Indonesia (Cankul), PT 4 Kali Indonesia (EmpatKali) serta PT Indo Fintek Digital (ModalUsaha).

Untuk EmpatKali dan ModalUsaha, pengembalian tanda terdaftar mereka disebabkan ketidakmampuannya dalam meneruskan aktivitas operasional. Sebaliknya 4 fintech yang lain disebabkan tidak penuhi syarat Pasal 10 POJK no 77/POJK.01/2016.

Memang, dalam pasal 10 tersebut disebutkan terdapat kewajiban untuk mengajukan permohonan izin selaku penyelenggara fintech lending dalam jangka waktu maksimal satu tahun bertepatan saat terdaftar di OJK.

Bila yang bersangkutan tidak mengantarkan permohonan perizinan ataupun tidak penuhi persyaratan perizinan, maka tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal dan tidak bisa lagi mengantarkan permohonan registrasi kepada OJK.

Kepala Kementerian Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan mengatakan, kalau sebagian fintech lending batal terdaftar itu lantaran mempunyai kinerja yang tidak cocok dengan yang diharapkan pada saat pendirian, seperti bisnis yang kurang tumbuh dengan baik.

Baginya, hal itu akhirnya menyebabkan mereka untuk melaporkan ketidaksanggupan dalam meneruskan aktivitas operasionalnya mengacu syarat pada POJK 77/2016. Bambang menambahkan bahwa pengembalian tanda terdaftar itu tidak serta merta begitu saja, melainkan melewati proses dari pihak OJK dan melewati proses analisis serta evaluasi.

Bambang pula membantah bila POJK yang mengendalikan ketentuan berizin fintech lending ini dinilai memberatkan. Karena realitanya banyak penyelenggara yang terus mendapatkan izin dari OJK. Saat ini yang mendapatkan izin mencapai 65 industri dan sisanya 60 industri terdaftar.

Memanglah, untuk memperoleh pesan izin, pihaknya terus membenarkan kalau penyelenggara fintech lending ini harus siap dan layak, terlebih terpaut dengan model bisnis, credit scoring, sistem elektronik, governance, serta aspek dan mekanisme proteksi konsumen.

Selaku data, dikala ini OJK memanglah lagi menggodok POJK baru yang nantinya akan mengambil alih POJK 77/2016. Terdapat beberapa syarat baru seperti tidak terdapat proses registrasi melainkan langsung permohonan izin serta memperbolehkan penyelenggara yang mengembalikan ciri terdaftar untuk mengajukan kembali ke OJK untuk memperoleh izin.

Harapannya, sebagian fintech lending yang sudah mengembalikan ciri terdaftar ini dapat membetulkan kekurangan yang saat ini masih ada, termasuk menyempurnakan sistem elektronik serta model bisnis.

Bambang berharap ketentuan tersebut dapat segera berakhir dan mampu menyempurnakan aturan saat ini sehingga berdampak baik untuk industry P2PL dan ekosistemya.

Menjawab fenomena ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berpendapat kalau memanglah terdapat sebagian pemain fintech lending yang mempunyai hambatan melaksanakan operasional bisnisnya untuk penuhi persyaratan resmi perizinan terlebih dalam masa pandemi covid-19 semacam ini.

Namun, AFPI mengaku kalau pihaknya tidak hanya diam melainkan terus mendesak serta menunjang anggotanya supaya lekas memperoleh status berizin di OJK.

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah mengatakan bahwa Pihaknya terus ikut dalam menginventarisir masalah dan kendala yang dilalui oleh anggota dan terus membahasnya dengan OJK serta mendampingi proses perizinan anggotanya.

Kus pun mengapresiasi langkah OJK untuk senantiasa berikan ruang untuk masuk ke proses perizinan kembali ketika moratorium dicabut sejalan dengan yang diumumkan oleh POJK baru yang masih dalam proses akhir di OJK.

Lantaran banyaknya fintech lending batal terdaftar, Kus menjelaskan, memang pandemi ini membuat sebagian proses mengenai perizinan diuji secara online, justru ini menjadi tantangan bagi pihaknya lantaran anggotanya masih dalam fase adaptasi dengan cara baru ini dan berusaha untuk mengoptimalkan pengujian dengan maksimal.

 

You can share this post!

Comments