• Indonesia
Sulitnya Mengendalikan Fintech
Investasi

Sulitnya Mengendalikan Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku kesulitan untuk bisa mengendalikan persebaran aplikasi fintech peer to peer lending atau pinjaman online. Dijelaskan pihaknya telah berupaya untuk bekerja sama dengan Google, namun pihak sendiri tidak memiliki kendali untuk mengatur siapa saja yang berhak menggunggah aplikasi melalui layanannya.

"Kami sudah berusaha kerja sama dengan Google, kalau ada penawaran aplikasi melalui fintech P2P lending di playstore kami minta diblok. Tapi karena itu oper source Google sendiri tidka bisa mendeteksi," ujar Tongam L Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi.

Untuk itulah OJK melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melaluikan cyber patroli untuk menyisir persebaran pinjaman online atau fintech peer to peer lending di Play Store. Ada pun saat ini, sudah ada 99 aplikasi penyedia jasa pinjaman online legal atau yang terdaftar di OJK.

Terhitung sejak 2018 lalu, Satgas Waspada Investasi telah memblokir 803 fintech peer to peer lending ilegal. Kebanyakan server dari fintech P2P lending ilegal tersebut memiliki server di AS (Amerika Serikat), kemudian Singapura, China dan Malaysia.

Diperingatkan, masyaratkan agar lebih berhati-hati ketika akan melakukan transaksi dengan pinjaman online ilegal. "Mereka melakukan kegiatan di Indonesia, servernya di sana. Alamatnya nggak jelas," ujar Tongam.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) optimis kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih dapat terus tumbuh pada tahun ini seiring dengan menjamurnya industri fintech peer to peer landing. Bahkan Direktur Eksekutif Riset, Surveilans & Pemeriksaan LPS Didik Madiyono, optimis penyaluran kredit BPR masih dapat tumbuh double digit pada tahun ini.

Hingga Januari saja tercatat penyaluran kredit BPR masih dapat terus tumbuh 12 persen. Hal tersebut seiring pertumbuhan sekonomi daerah dan nasional. "Ya masih tumbuh, tahun ini kemungkinan kredit masih dapat tumbuh (double digit)," kata Didik.

Hadirnya layanan kredit pada fintech tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit BPR. Sebab setiap industri memiliki segmen masyarakat masing-masing. "Dampak tentu saja pasti ada, tapi signfikan atau tidak, kemungkinan tidak karena melihat pertumbuhan BPR masih di atas bank umum masih oke saling melengkapi," tambah Didik.

LPS mencatatkan angka penyaluran kredit BPR hingga Januari 2019 mencapai Rp 98,6 triliun. Angka tersebut terus tumbuh bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 68,3 triliun. Dari tahun ke tahun, tren munculnya investasi ilegal terus meningkat.

You can share this post!

Comments