• Indonesia
Waspada Investasi Fintech Ilegal
Investasi

Waspada Investasi Fintech Ilegal

Financial Technology (fintech) atau perusahaan teknologi keuangan yang saat ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru ada 88 perusahaan. Padahal jumlah fintech yang beroperasi di Indonesia jauh lebih banyak dari itu. Sesuai peraturan OJK (POJK) No 77 tahun 2016, setiap fintech wajib terdaftar di OJK.

"Kami dari satgas waspada investasi mengatakan bahwa fintech-fintech yang tidak terdaftar itu bukan merupakan fintech yang memang sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu kegiatan fintech yang tidak terdaftar itu adalah kegiatan ilegal yang dalam hal ini dari satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi ke bareskrim," kata Tongam Lumban Tobing.

Fintech ilegal terutama yang bergerak di sektor peer to peer lending atau pinjam meminjam tumbuh subur di Indonesia sebab akses keuangan masyarakat masih minim. Masih cukup banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal atau istilah bankable.

"Sehingga banyak sekali masyarakat yang membutuhkan uang tapi tidak terlayani dengan sektor-sektor yang formal. Oleh karena itu, para pelaku ini (memanfaatkannya) untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan membuat suatu fintehc ilegal hanya dengan membuat aplikasi tanpa mendaftar di OJK," ujar Tongam.

Dia mengungkapkan, OJK sudah menjalin koordinasi dengan Google untuk menahan penerbitan aplikasi fintech pada google play atau pun play store. "Kalau ada yang membuat aplikasi mengenai fintech tolong minta izin dulu dari OJK, ternyata emang dia open source. Jadi pada saat kriterianya tidak pada fintech bisa aja dia pilih training, edukasi, sosial udah masuk dia. Hal ini memang yang perlu kita deteksi," ujar Tongam.

Dia mengungkapkan, sangat sulit sekali mencegah dari sisi penerbitan atau pembuatan aplikasi. Sebab dengan kemajuan teknologi, banyak pihak yang dapat melakukan manipulasi saat registrasi. "Dari sisi orang membuat aplikasi itu akan sulit bagi kita mempengaruhi. Yang kita pengaruhi adalah demand masyarakat. Demand masyarakat kita edukasi agar mereka gunakan fintech yang legal, begitu aja," ujar Tongam.

Di sisi lain, dikatakan otoritas dan pemerintah turut bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat agar tidak jatuh korban dari pengguna fintech ilegal. "Perlu kita tingkatkan literasi penggunaan teknologi ini terutama fintech. Satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk melakukan cara pinjam memimjam uang terhadap fintech yang ilegal," tutur Tongam.

Saat ini, pihak kepolisian tengah memantau 36 fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. "36 fintech yang kita pantau itu belum ada masalahnya. Cuma kita melakukan pemantauan bahwa 36 fintech ini tersebar servernya di berbagai macam negara. Yang ada di Indonesia sekarang, yang ada di aplikasi itu dan kita ambil sampel 36 itu, ternyata ada servernya di beberapa negara dan hostigannya pun juga bukan hanya dari Indonesia saja. Hostingnya dari beberapa negara juga," ujar Rickynaldo Chairul, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

You can share this post!

Comments