UNSADA Gelar FGD Energi Terbarukan, dari Solusi Hambatan Birokrasi hingga Dukungan untuk Ketahanan Energi

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 21 Januari 2024 - 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Universitas Darma Persada mengadakan Forum Group Discussion tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi. (Dok. Universitas Darma Persada)

Universitas Darma Persada mengadakan Forum Group Discussion tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi. (Dok. Universitas Darma Persada)

HARIANEKONOMI.COM – UNSADA (Universitas Darma Persada) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi

Kegiatan FGD berlangsung di kampus UNSADA, Jalan Taman Malaka Selatan, Jakarta, pada 20 Januari 2024.

Untuk diketahui, UNSADA didirikan pada 6 Juli 1986 oleh tentara pelajar dan pelajar Indonesia yang belajar di Jepang dan tergabung dalam organisasi Pehimpunan Alumni Jepang (Persada).

Persada memiliki Yayasan Melati-Sakura, dengan pimpinan Dr. (Hoc) Rachmat Gobel dan pembinanya Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, M.Eng

Diskusi mengenai energi terbarukan ini bekembang saat menjawab pertanyaan peserta.

Terutama mengenai peran BKPM yang kurang aktif dalam mengawal investasi asing yang terbentur dengan berbagai hambatan birokrasi.

Terutama birokrasi antar Kementerian maupun Pemda, isu tarif Perpres 112/2022 yang dianggap kurang menarik investor serta isu TKDN.

As Natio Lasman, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada yang juga duduk sebagai anggota Dewan Energi Nasional periode sekarang, mengatakan bahwa cadangan energi fosil terbatas jumlahnya.

Karenanya perlu dikelola dengan lebih baik dan mulai saat ini mempersiapkan pembangkitan energi dari energi terbarukan.

Termasuk energi kelautan yang membentang potesinya di Indonesia, sekaligus men-support tercapainya ketahanan dan kemandirian energi.

Hingga saat ini masih dibahas antar K/L formula Transisi Energi yang tepat sehingga dapat mencapai NZE.

Sekaligus memperhitungkan realisasi ketahanan energi, terutama pada saat cadangan energi fosil menjadi semakin menipis.

Baca Juga:

Sampai dengan Februari 2024, Pupuk Indonesia Gelar Program Gebyar Diskon Pupuk di Berbagai Kota/Kabupaten

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Airlangga Hartarto Sebut Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Inflasi Rendah pada 2023

Petani Sawit Lapor ke Airlangga Soal Status Lahan, Sudah Lebih 30 Tahun Dikelola Tapi Masuk Kawasan Hutan

Harris Yahya, Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, KESDM menyebut bahwa pemerintah telah menerbitkan perpres 11/2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Sub bidang EBT.

Untuk mendukung pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer dan tercapainya penurunan emisi global perlu mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

PLTP sebagai pembangkit EBT yang memiliki Capacity Factor paling ideal untuk memproduksi Green Hydrogen.

Fluida geotermal dapat dimanfaatkan juga pada proses liquefaction (penyimpanan).

Sehingga beritanya di dunia proses keseluruhan produksi hidrogen dari energi panas bumi dapat meningkatkan efisiensi sebesar 18%.

Saat ini semakin banyak pengusaha PLTS yang menawarkan harga listrik sekitar US 4~6 cent per kWh.

Dan apabila permintaan pengusaha PLTP tetap di harga listriknya dari US 16 cent per kWh, maka pengusahaan PLTP akan kalah mendapatkan bisnisnya dibandingkan pengusahaan PLTS.

Sedangkan Riki Ibrahim, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada, mantan dirut PT. GeoDipa Energi (Persero), periode 2016-2022, menjelaskan

Menurutnya, diperlukan upaya pendampingan/mengawal langsung secara konkrit/optimal oleh BKPM, terjun ke lapangan bersama Kementerian Teknis.

Agar hambatan birokrasi akibat ego sektoral dapat teratasi dan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif.

Pemerintah terus memberikan insentip kepada geotermal, saat ini biaya eksplorasi sudah dilakukan oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero) (SMI).

Pendanaan lewat mini World Bank versi Indonesia itu, SMI juga berikan pinjaman dana eksplorasi kepada swasta yang dikenal namanya GREM.

Sebagai informasi bahwa harga listrik PLTP di California dan Nevada, US berkisar 4~9 cent per kWh dan bersaing dengan PLTS dalam pasar bebas listriknya.

Data Indonesia menunjukan, harga listrik PLTP yang beroperasi banyak berkisar US 7~9 cent per kWh dengan kenaikan sekitar 5% setiap tahunnya.

Bahkan di tahun sekitar 2018~20 ada PLTP yang dapat diturunkan harga listriknya dari sekitar US 12 cent per kWh diturunkan menjadi sekitar US 8 cent per kWh. Disisi lain biaya operasi PLTP itu rata-rata hanya berkisar US 1-3 cent per kWh.

Untuk TKDN, pemerintah melalui Kemenperin diharapkan segera menerbitkan regulasi untuk memberikan insentip selama 7 tahun bagi teknologi yang pabriknya dibangun di Indonesia, sehingga hilirisasi dapat segera dan banyak di Indonesia.

Diharapkan Indonesia dapat Penambahan Kapasitas PLTP sesuai RUPTL PT PLN (Persero) pada 2021-2030 dengan total PLTP berada sekitar 3.355 MW, Riki mengakhiri presentasinya.***

Berita Terkait

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, BRI Bagikan Dividen Rp48,10 Triliun
Presiden Joko Widodo Groundbreaking BRI International Microfinance Center Seluas 13 Ribu Meter Persegi di Ibu Kota Nusantara
Soal Program Bansos Dituding Sebabkan Kenaikan Harga Beras, Begini Penjelasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo
Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi
Badan Pangan Ungkap 3 Program Utama Sebagai Bentuk Intervensi Pasar Menyikapi Kenaikan Harga Beras
Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Tetap Tumbuh Kuat di Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global
Sampai dengan Februari 2024, Pupuk Indonesia Gelar Program Gebyar Diskon Pupuk di Berbagai Kota/Kabupaten
Airlangga Hartarto Sebut Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Inflasi Rendah pada 2023
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:50 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, BRI Bagikan Dividen Rp48,10 Triliun

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:46 WIB

Presiden Joko Widodo Groundbreaking BRI International Microfinance Center Seluas 13 Ribu Meter Persegi di Ibu Kota Nusantara

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:09 WIB

Soal Program Bansos Dituding Sebabkan Kenaikan Harga Beras, Begini Penjelasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:09 WIB

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi

Jumat, 9 Februari 2024 - 15:38 WIB

Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Tetap Tumbuh Kuat di Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

Jumat, 2 Februari 2024 - 18:03 WIB

Sampai dengan Februari 2024, Pupuk Indonesia Gelar Program Gebyar Diskon Pupuk di Berbagai Kota/Kabupaten

Selasa, 30 Januari 2024 - 14:09 WIB

Airlangga Hartarto Sebut Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Inflasi Rendah pada 2023

Sabtu, 27 Januari 2024 - 13:36 WIB

Petani Sawit Lapor ke Airlangga Soal Status Lahan, Sudah Lebih 30 Tahun Dikelola Tapi Masuk Kawasan Hutan

Berita Terbaru